oleh

Upaya KPU untuk Menciptakan Pemilu Berintegritas, KPU Kabupaten Ciamis Terus Lakukan Tahapan dan Sosialisasi

Buletin Indonesia News.com

CIAMIS, Jabar – KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Ciamis mempersiapkan persiapan untuk pemilu tahun 2024, dengan berbagai tahapan-tahapan untuk menyelenggarakan pemilu 2024 mendatang.

Ketua KPU Kabupaten Ciamis Sarno Maulana Rahayu M.pd., mengatakan bahwa pemilu di tahun 2024 akan diselenggarakan pada bulan Februari di tahun 2024 dengan serentak.

“Untuk Pemilu tahun 2024, sebenarnya kita ini ada pemilu serentak. Kemudian, ada Pilkada serentak di tahun 2024. Pemilu serentak itu nanti tanggal 14 Februari 2024, kita akan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian, DPR RI, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota,” kata Sarno pada saat diwawancarai oleh Tim Buletin TV di Kantor KPU Kabupaten Ciamis, hari Selasa (29/11/2022).

Sarno menjelaskan, KPU hanyalah sebagai pelaksana dalam penyelenggaraannya pemilu 2024 mendatang.

“Lalu, untuk melaksanakan Pemilu itu tentunya kita sebagai KPU di tingkat Kabupaten. Secara penyelenggara kita hanya eksekutor, hanya pelaksana dari semua regulasi yang dikeluarkan KPU RI maupun KPU Provinsi,”

Sarno memaparkan beberapa tahapan KPU untuk mempersiapkan pemilu di tahun 2024, terdapat sejumlah tahapan yang sudah dikeluarkan oleh KPU RI diantaranya, PKPU Nomor 4, PKPU Nomor 6, dan PKPU Nomor 8.

“KPU RI sudah mengeluarkan beberapa regulasi berkaitan dengan kesiapan kita untuk urusan pemilu tahun 2024, misalnya PKPU Nomor 3 itu tentang tahapan penyelanggaraan pemilu dari mulai program, pemutakhiran data pemilih, sampai ke pelantikan. Ada PKPU Nomor 4 adalah pendaftaran verifikasi calon peserta pemilu dan ada PKPU Nomor 6 itu adalah tentang  pendapilan, ini juga sudah disosialisasikan. Bahkan, juga sekarang ini masuk tahapan uji publik. Maksudnya, di Ciamis ini apakah kita dapilnya masih tetap atau bertambah. Karena memang dari RI dan Provinsi, KPU Kabupaten/kota itu ditugaskan untuk mengusulkan satu dapil existing. Dapil berubah atau tidak itu dalam proses, karena nanti juga KPU Kabupaten akan berkomunikasi dengan teman-teman Parpol. Terutama untuk dapil RI dan dapil provinsi kayaknya masih tetap, kemudian dapil Kabupaten/Kota kan yang existing tetap diusulkan, pengusulan baru juga tetap diusulkan. Nanti juga kita mempunyai hasil. Kemudian, PKPU Nomor 8 tentang rekrutmen tenaga Adhoc, adhoc itu ada di tingkat Kecamatan, PPS, sampai ke TPS. Tingkat Kecamatan namanya PPK, tingkat Desa/Kelurahan namanya PPS, kemudian tingkat TPS namanya KPPS. Adhoc sendiri adalah tugas pemutakhiran data pemilih atau PPDP,” jelas Sarno.

Foto : Ketua KPU Kabupaten Ciamis Sarno Maulana Rahayu M.Pd.

KPU Kabupaten Ciamis saat ini sedang melakukan tahapan verifikasi faktual atau PPKPU Nomor 4, untuk memverifikasi partai politik yang tidak lolos parlemen resort.

“Hari ini yang sedang kita lakukan didalam pelaksanaan PKPU Nomor 4 yaitu tahapan verifikasi faktual perbaikan, karena kita kemarin kan sudah verifikasi calon-calon peserta Pemilu. Kemudian dari sekian banyaknya peserta, maka kalau Ciamis ada delapan Parpol yang kita verifikasi. Kita verifikasi partai baru dan partai lama tetapi tidak lolos parlemen resort, kalau yang lolos parlemen resort sudah otomatis tidak di verifikasi faktual. ” ucap Sarno.

Sarno menegaskan, terdapat lima parpol yang tidak memenuhi syarat di Kabupaten Ciamis, namun ada satu parpol yang tidak melanjutkan tahapan verifikasi perbaikan.

“Yang sekarang sedang kita lakukan dari tanggal 24 sampai tanggal 7 Desember 2022 adalah verifikasi faktual perbaikan untuk empat Parpol, karena kemarin sudah ada Parpol yang lolos yang sudah memenuhi syarat. Sebenarnya yang tidak memenuhi syarat itu lima Parpol di Kabupaten Ciamis, hanya yang satu Parpol ini tidak menindaklanjut jadi kita hanya memverifikasi empat Parpol,” tegasnya.

Sarno mengharapkan, masyarakat datang ke TPS untukmeningkatkan demokrasi di Indonesia dalam pemilu 2024 mendatang dan penyelenggara harus mengikuti aturan yang sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh KPU RI.

“Mari kita sama-sama berpatisipasi, kemudian mari kita sama-sama meningkatkan tingkat demokrasi dengan datang ke TPS di tanggal 14 Februari 2024. Kemudian, semua unsur yang bisa menunjang terselenggaranya pemilu harus bisa menjalankan semua regulasi yang dikeluarkan. Karena terlaksananya pemilu ada tiga unsur, yang pertama adanya pemilih, kedua adanya penyelenggara, dan ketiga adanya peserta. Untuk pemilih jadilan pemilih yang rasional, peserta pemilu jadilah peserta yang fairplay dan penyelenggara sudah jelas harus berintegritas dalam menjalankan regulasi yang telah dikeluarkan,” harapnya.

Sosdiklih Parmas dan SDM Muharam Kurnia Drajat, mengatakan bahwa partisipasi masyarakat Kabupaten Ciamis di pemilu tahun 2019 mencapai target yang ditentukan oleh KPU RI. Bahkan, melebihi target.

“Untuk partisipasi masyarakat dari KPU RI ada target di tahun 2019 di seluruh Indonesia itu setiap KPU Kabupaten/Kota ditarget 77,5%,kebetulan untu Pemilu 2019 kemarin Kabupaten Ciamis itu melebihi target. Karena partisipasi masyarakat di 2019 untuk Kabupaten Ciamis itu 80,4%,” kata Kurnia.

Kurnia menyebutkan, ada beberapa Kecamatan di Kabupaten Ciamis yang mengalami peningkatan dalam partisipasi saat pemilu tahun 2019. Diantaranya, Lakbok, Purwadadi, Rajadesa, dan Sukamantri.

“Ada beberapa Kecamatan yang masih dibawah target, itu karena memang beberapa kecamatan itu ada beberapa masyarakatnya yang masuk dan keluar. Ada yang bekerja di luar kota, luar pulau, malah ada yang di luar negeri. Itu contohnya di Lakbok, Purwadadi, Rajadesa, dan Sukamantri itu yang paling banyak. Malah Lakbok dan Purwadadi itu partisipasi masyarakat di angka 72% atau 73%, jadi ke 77,5% itu kan ada sekitar 5% lagi lah, tapi sebenarnya kalau misalnya berkaca di  Pemilu di 2014 dan Pilkada 2018 itu sebenarnya sudah ada peningkatan juga. Karena sebelumnya itu partisipasi masyarakat di dua Kecamatan itu di angka 65% dan ini sudah ada peningkatan,” ujar Kurnia.

Kurnia mengaku, pihaknya memiliki sebuah strategi untuk pemilu 2024 di sejumlah daerah yang saat pemilu 2019 tidak memenuhi target.

Foto : Sosdiklih Parmas dan SDM Muharam Kurnia Drajat.

“Untuk tahun 2024, daerah-daerah itu kita sudah punya strategi yang khusus. Pertama terkait misalnya pemutakhiran data, kita akan mendorong nanti petugas PPDP untuk istilahnya kalau datang ke rumah-rumah warga itu nanti menanyakan dirumah tersebut berapa orang yang punya hak milik,” ucap Kurnia.

Kurnia menegaskan, bahwa pihaknya terus melakukan sosialiasi terkait pemilu yang akan diselenggarakan di tahun 2024. Agar partisipasi masyarakat Tatar Galuh tidak mengalami penurunan.

“Meskipun  masih lama tahapan pencoblosannya, tapi kita juga gencar melakukan sosialisasi baik ke kalangan pemula termasuk perempuan. Disabilitas juga kemarin melakukan pendidikan politik juga, sekarang juga kita sedang melakukan program BP3 membuat kader-kader di Desa itu yang peduli kepada pemilu dan pemilihan,” tegasnya.

Kurnia menjelaskan, sosialisasi terkait pemilu 2024 bukan hanya tugas dari KPU. Tetapi, tugas semua elemen masyarakat. Agar masyarakat tidak asal pilih di pemilu 2024 yang menentukan siapa pemimpin negara ataupun daerah selanjutnya.

“Pendidikan  sosialisasi  pemilihan bukan cuma tugas KPU tapi tugas seluruh stakeholder masyarakat, sehingga program BP3 berhasil membentuk kader-kader di setiap Desa di Kabupaten Ciamis minimal selain partisipasinya tinggi tapi kualitas demokrasinya meningkat. Sehingga, masyarakat datang ke TPS tidak asal nyoblos tapi betul-betul memang melihat dan mempelajari siapa calon pemimpin yang akan dipilih oleh mereka,” jelasnya.

(Reporter : *Tegar Anjar Abadi/*Arrizal Adam Gunawan Putra/*Rama Fadillah Ramadhany)