oleh

Pertambangan di Gunung Pangajar Tasikmalaya, Diduga Tidak Sesuai Prosedur

Buletin Indonesia News.com

TASIKMALAYA, Jabar – Masyarakat Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat resah dengan Blasting atau ledakan yang dilakukan di Gunung Pangajar diatas ambang normal yang menyebabkan kerusakan pada rumah warga dan mereka menunutu evaluasi kinerja perusahaan PT. Maleo dan PT. Pp dalam melakukan blasting di luar ambang batas. Ledakan tersebut diketahui untuk mengeruk batu yang terdapat di Gunung Pangajar atau wilayah Leuwi Keris.

Hendra Cahyadi S.Hut selaku korlap mengatakan, bahwa kinerja dari PT. Maleo tidak sesuai denga isi dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) dan sudah keluar dari acuan kerangka UKL/UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan).

“Apa yang kami sampaikan sebetulnya ini tidak keluar dari kerangka acuan UKL/UPL yang tercantum dalam dokumen AMDAL, ini keliatannya PT. Maleo juga belum memegang atau memahami isi dokumen. Ini harus menjadi acuan, contoh pekerjaan drilling blasting di puncak gunung itu sudah termasuk disepakati dalam adendum AMDAL yang terakhir sampai jam 11 malam. Namun, kenyataannya banyak pekerjaan nyebrang sampai jam 1 malam atau jam 2 malam. Nah ini hal yang harus dipelajari dan minta dikomitmenkan,” kata Hendra.

Gambar : Tuntutan Warga Terhadap PT, Maleo dan PT. Pp

Hendra juga mempermasalahkan mengenai kolam retensi yang tidak sesuai dengan ukuran yang seharusnya, ia menilai bahwa tidak ada kolam retensi yang berhasil dibuat oleh PT. Pp.

“Terkait kolam retensi ini saya ingatkan, karena kayaknya PT. Pp pun belum membaca atau memang belum tepat melaksanakan di lapangan, kalau dalam AMDAL ini ukuran kolam retensi ini panjang 24.5 meter x 8.16 meter dan tinggi 4 meter itu baru namanya kolam retensi. Jadi kalua bapak membuat desainnya 2 meter x 3 meter itu bukan kolam retensi, tapi kuburan itu bukan kolam retensi,”

Hendra menjelaskan, bahwa penambangan tersebut telah berjalan selama 2 tahun dan sempat melakukan kesalahan prosedur. Sehingga menyebabkan penambangan tersebut ditutup selama 4 tahun.

“Ini penambangan sudah berjalan selama 2 tahun, kita ini berdarah-darah untuk dapat dokumen ini (AMDAL), dulu pernah penambangan ini melakukan kesalahan prosedur. Kita laporkan ke Ombudsman RI perwakilan Jawa Barat, kita tutup selama 4 tahun karena ini kesalahan prosedur. Kita berdarah-darah sampai dokumen ini terbit, ternyata dokumen ini hanya menjadi tumpukan kertas tidak berguna ketika tidak menjadi kerangka acuan untuk kerja,” jelas Hendra.

Hendra menegaskan, agar perusahaan tersebut kembali ke kerangka acuannya. Bahkan, dampak dari penambangan tersebut menyebabkan longsor yang mengarah ke rumah warga. Sehingga menyebabkan kerusakan pada rumah warga sekitar.

“Kami hari ini datang kesini untuk mengingatkan agar kembali kepada kerangka acuan, ini saya rasa harus sepakat semuanya. Dari mulai perusahaan, karyawan yang bekerja. Toh yang tadi disuarakan itu kepentingan karyawan juga, demi keselamatan karyawan semuanya. Kami warga hanya menuntut hak-hak  warga demi keselamatan warga agar segera dilaksanakan, contoh kemarin terjadinya longsor karena memang sebelah gunung tanahnya dibuang ke arah warga. Kita seringkali mengingatkan untuk membuat gorong-gorong buang ke samping sebelah ciapitan karena disebelah sana tidak ada warga dan kolam retensi bisa berundak-undak sampai sungai ciapitan tidak terkena dampak itu bisa beberapa kali tahapan buat kolam retensi,” tegasnya.

“Kalau tanah warga karena treknya itu langsung berdiri itu memang rawan, kolam retensi perlu dibuat tapi tanah itu jangan dibuang kesana (kea rah warga). Sekarang kita musim kemarau, besok hujan pasti terulang lagi dan kita yakin tidak perlu ahli kayaknya. Masyarakat lebih tau, karena memang bertani di sebelah sana. Tolong dilaksanakan dan itu sebenarnya sudah sesuai dengan dokumen, sudah beberapa kali kami cek itu belum terlaksanakan,” sambungnya.

Foto : PT. Maleo dan PT. Pp Sedang Berkumpul

Hendra juga mengatakan, bahwa ia mendapatkan laporan blusting atau bom yang diledakan memiliki daya ledak yang besar. Sehingga, rumah warga terkena dampak dari ledakan besar tersebut.

“Di PT. Maleo kemarin kita temukan laporan blusting yang dipublikasi yang menyebabkan beberapa rumah mengalami keretakan, karena efek ledakan yang besar,” katanya.

Hendra menginginkan perusahaan terkait harus ganti rugi atas apa yang telah dilakukannya, karena banyak rumah warga yang mengalami kerusakan.

“Dalam pola ganti rugi warga ini harus serius, misalkan penilaian kerugian warga itu seperti apa itu harus di RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan harus dinilai oleh ahli bangunan. Kalau tidak ada ya di warga ada ahli bangunan, minimal pencairan ganti rugi itu diketahui oleh kepala wilayah. Jangan kita tidak tahu warga sudah dicekoki sejuta-sejuta,” ucap Hendra.

Ade Apipudin S.IP selaku orator mengatakan, agar perusahaan yang sedang melakukan penambangan di Leuwi Keris sesuai dengan AMDAL.

“Mungkin disini ada PT yang menjadi vendor untuk melaksanakan penambangan batu dan juga yang lainnya untuk diambil, untuk Leuwi Keris saya harapkan mudah-mudahan kedepannya itu tetap menjalankan koridor AMDAL yang sudah ditentukan,” ujar Ade Apipudin S.IP saat diwawancarai oleh Tim Buletin TV, pada Senin (16/01/2023).

Ade mengharapkan, pemerintah harus berlaku adil dan bijaksana. Karena banyak warga yang terkena dampak dari bom yang diledakan oleh perusahaan untuk mengeruk batu yang ada di Gunung Pangajar.

“Bagi pemerintah, saya harap bisa menjadikan momentum ini sebagai acuan. Bagaimana caranya pemerintah berlaku adil dan juga bijaksana, karena banyak sekali kerugian-kerugian dari masyarakat. Terutama masyarakat yang terkena imbas, salah satunya adalah retaknya rumah-rumah masyarakat yang ada di wilayah Karangjaya. Karena disebabkan oleh bom tau dinamit yang diledakan oleh perusahaan untuk mengeruk batu yang ada di Gunung Pangajar,” harap Ade.

(Reporter : **Herdu Apriadi Nur)