Ketua Umum Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah : Tolong Kaji Ulang Program Pertashop Pertamina.

Ketua Umum Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah : Tolong Kaji Ulang Program Pertashop Pertamina.

Ketua Umum Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah : Tolong Kaji Ulang Program Pertashop Pertamina.

Jakarta, – buletinindonesianews.com – Pertamina membuka peluang kerjasama kemitraan bisnis Pertashop kepada Pemerintahan Desa, Koperasi serta pelaku usaha atau UKM di seluruh Indonesia. Melalui kerja sama tersebut, Pertamina menargetkan dari 7.196 kecamatan di Indonesia, sebanyak 3827 kecamatan yang belum memiliki lembaga penyalur akan dibangun satu outlet Pertashop.

Pihak Pertamina menyatakan, Pertashop merupakan lembaga penyalur Pertamina dengan skala kecil untuk melayani kebutuhan BBM, LPG dan juga pelumas yang tidak atau belum terlayani oleh lembaga penyalur Pertamina lain. Ini menjadi peluang usaha bagi mitra Pertamina di Perdesaan.

Pertashop memiliki tiga kategori yakni Gold, Platinum dan Diamond. Pertashop jenis Gold berkapasitas penyaluran 400 liter per hari dengan luasan lahan yang dibutuhkan sekitar 144 meter persegi. Lokasi dari desa ke SPBU, lebih dari 10 Km atau sesuai dengan hasil evaluasi.

Menyikapi program tersebut, Ketua Umum Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (J.P.K.P) Azis Sholeh memberikan komentarnya.

Azis mengatakan, program Pertashop yang digulirkan pertamina pusat, dimana program ini menjual kebutuhan produk Pertamax dan LPG non subsidi, ini jelas sebuah kebijakan yang sangat tidak populer dan tentunya akan menjatuhkan citra buruk pada pemerintah. Seharusnya Pemerintah melalui Pertamina, membuat sebuah kebijakan dan terobosan program agar subsidi tepat guna dan tepat sasaran.

“Maka dengan ini saya selaku Ketua Umum J.P.K.P meminta kepada pemerintah dan pertamina untuk mengkaji ulang program tersebut, agar di evaluasi. Tujuan dari pertashop ini sudah sangat bagus karena targetnya Bumdes (Badan Usaha Milik Desa). Karena, disamping mengangkat PADes (Pendapatan Anggaran Desa),juga subsidi bisa tepat guna dan sasaran” Ungkap Azis, Kamis (18/2/2021).

Lebih lanjut Azis mengungkapkan, hal tersebut sangat selaras dengan Visi Misi J.P.K.P. Karena yang mengetahui masyarakat miskin adalah Pemerintah Desa (Pemdes). Agar program pertashop jadi solusi, harusnya pemerintah melalui Pertamina menjual produk BBM dan LPG bersubsidi agar dinikmati langsung masyarakat miskin.

Menurutnya, selama ini terjadi justru subsidi banyak dinikmati masyarakat yang mampu atau kaya. Melalui program Pertashop ini harusnya yang bersubsidi, yang harus dijualnya.

“Kalau yang non subsidi malah diberikan untuk pertashop lalu subsidi buat siapa sebenarnya? Ini sangat tidak membatu dan bukan jadi solusi buat masyarakatnya” Pungkas Azis.

(Purwadhi/Red)

Admin BIN