LSM PENJARA Kota Depok Meminta Pemkot Trasparan Terkait Anggaran Penanganan Covid 19

LSM PENJARA Kota Depok Meminta Pemkot Trasparan Terkait Anggaran Penanganan Covid 19

Buletin Indonesia News,

Depok.– Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Kota Depok, didesak terbuka dan transparan, terkait anggaran untuk penanggulangan dan penanganan wabah virus Corona (covid-19).

Pengurus DPC LSM PENJARA Kota Depok, David melihat ada ketidak seriusan dari Gugus Tugas Covid-19 Kota Depok, terutama anggaran sebesar Rp 20 milyar, antara Dinas Kesehatan dan RSUD dengan Walikota Depok.

Menurutnya karena, sampai saat ini masyarakat sendiri masih harus membeli sendiri hand sanitizer, desinfektan, dan masker.

Begitu juga termasuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk Puskesmas dan RSUD, menggunakan APD itupun bantuan dari para dermawan, masyarakat dan sejumlah perusahaan.

“Jika Gugus Tugas Covid-19 bekerja dengan baik, dan transparan dalam penanggulangan dan penanganan covid-19, terkait dengan anggaran yang sudah ada,” ucap David kepada wartawan di sekretariat jalan Margonda, Rabu (15/4/2020).

DPC LSM PENJARA Kota Depaok, sekretariat jalan Margonda Depok

David juga menyoroti permasalahan pengadaan APD, dan peralatan lainnya untuk penanggulangan dan penanganan covid-19 yang salah, sehingga penanggulanagan dan penanganan covid-19 di Kota Depok diduga kurang maksimal.

“Dampaknya sangat jelas, dengan carut marutnya masalah anggaran 100 milyar, membuat masyarakat Depok was-was. Terlebih bagi para petugas kesehatan, yang menjadi garda terdepan dalam penanganan covid-19, terancam terkena virus covid-19. Bahkan keberadaan pengadaan sampai saat ini, ibarat diberikan kepada yang bermasalah, bukan kepada yang memiliki kopetensi,” tegas David

Yang membuat David geram, persoalan anggaran yang rencananya seratus milyaran untuk bantuan sosial bagi masyarakat terdampak, sampai kini belum jelas.

Pemkot Depok dinilai David, tidak memiliki keseriusan untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial, yang sampai saat ini masyarakat masih menunggu kejelasan kapan disalurkannya bantuan tersebut, sambung David bersama anggota.

Di sisi lain dikatakan David, pemerintah sejak lama sudah mengeluarkan sosial distancing, stay at home, dan physical distancing guna memutus mata rantai virus Corona, sementara untuk melaksanakan kebijakan itu masyarakat tidak memiliki bekal untuk diam di rumah, kapan bantuan akan disalurkan?.

“Ini yang menjadi permasalahan, yang perlu segera ditindaklanjuti oleh Pemkot Depok, atau Gugus Tugas Covid-19. Jangan sampai masyarakat di buat semakin sengsara,” imbuhnya.

Dengan kondisi carut marutnya penanganan dan penanggulangan covid-19 di Kota Depok, LSM PENJARA mendesak KPK untuk mengawasi anggaran penanggulangan dan penanganan covid-19 milyaran yang rawan di selewengkan, atau rawan di korupsi.


“Kami akan membuat surat ke KPK, agar mengawasi anggaran tersebut, agar tidak di korupsi,” pungkasnya.

(TN/A)

BULETIN INDONESIA NEWS

%d blogger menyukai ini: