oleh

Pemkab Ciamis Gelar FGD, Tingkatkan Kesejahteraan Masyrakat Ditengah Pandemi Covid-19

buletinindonesianews.com
CIAMIS, Jabar — Pemerintah Kabupaten Ciamis menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) secara virtual dari ruang ULP Setda Kabupaten Ciamis pada hari senin, (09/08/2021).

Dengan tema “Spirit MR. Ciamis” FGD tersebut bertujuan untuk mencari solusi dan strategi pengamanan fiskal daerah dengan pemanfaatan informasi dan teknologi dalam mitigasi risiko adanya refocusing dan rasionalisasi anggaran guna mempertahankan tingkat kesejahteraan masyarakat Tatar Galuh Kabupaten Ciamis.

Dalam sambutannya Bupati Ciamis,  Herdiat Sunarya yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ciamis, H.Tatang mengatakan kurang lebih selama 2 tahun sektor perekonomian sangat terganggu akibat pandemi Covid-19, untuk itu Pemerintah cepat tanggap dengan menerbitkan beberapa kebijakan dalam rangka penanganan, pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Makanya seluruh Pemerintah Daerah melakukan refocusing dan rasionalisasi anggaran sehingga menyebabkan berkurangnya kapasitas fiskal daerah serta kritisnya pengelolaan keuangan daerah.

“Kami berkomitmen untuk menjaga stabilitas fiskal daerah agar perekonomian tetap berjalan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Dijelaskan H. Tatang, untuk bisa mewujudkan hal tersebut, salah satunya adalah melalui surat edaran No : 900/634/BPKD.4 tentang penyesuaian pelaksanaan dan pencairan belanja daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis tahun anggaran 2021. Selanjutnya  melalui surat edaran No : 973/682/BPKD.3 tentang pembebasan pembayaran pajak daerah selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM) Covid-19 di Kabupaten Ciamis.

“FGD ini tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah saja namun diperlukan juga dukungan dari penta helix yang merupakan unsur utama pembangunan yaitu dari sisi akademisi, bisnis, community, goverment dan media,” jelasnya.

Menurutnya, selain melihat kondisi rill kemampuan keuangan daerah saat ini, di satu sisi APBD dituntut harus mampu memenuhi Mandatory Spending serta belanja-belanja Earmarked lainnya yang mengakibatkan ruang Fiskal Daerah untuk membiayai program atau kegiatan yang menjadi prioritas di daerah semakin sempit.

“Disisi lain APBD harus tetap mempertimbangkan kebutuhan penanganan kesehatan dan keselamatan manusia, pemulihan ekonomi daerah dan pengaman jaringan pengaman sosial,” ungkapnya.

Untuk itu H. Tatang berharap dengan adanya FGD ini akan mampu melahirkan solusi bagi kebutuhan anggaran pembiayaan pembangunan di Kabupaten Ciamis sehingga dapat menjaga kesetabilan Fiskal Daerah dan mempertahankan tingkat kesejahteraan masyarakat Tatar Galuh Kabupaten Ciamis.

“Adanya FGD ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi untuk solusi pemecah masalah di saat pandemi ini ketika anggaran terus menerus dituntut untuk dilakukan refocusing dan rasionalisme,” pungkasnya. (Nank Irawan**)

News Feed