Sempat Menolak, Kini Warga Ijinkan TPU Dipatiukur sebagai Pemakaman Korban Covid-19

Sempat Menolak, Kini Warga Ijinkan TPU Dipatiukur sebagai Pemakaman Korban Covid-19

Buletin Indonesia News,

Banjar,– Polemik penolakan jenazah pasien dalam pengawasan Covid-19 oleh warga di sekitaran TPU Dipatiukur kelurahan Banjar Kota Banjar Jawa Barat kini menemui titik terang.

Agar polemik tidak berlarut-larut beredar di masyarakat, aparat Pemerintahan Kota Banjar mulai dari Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan, Kelurahan, KUA, Kepolisian dan TNI melakukan musyawarah dan mensosialisasikan tentang pemakaman jenazah Covid-19. Hal Ini dimaksudkan agar tidak ada kesalahpahaman persepsi dimasyarakat khususnya Kota Banjar.

Musyawarah, mensosialisasikan tentang pemahaman jenazah Covid- 19 antara masyarakat dengan dinas Kemenag, dinas lingkungan hidup, dinas kesehatan, kecamatan, KUA, Polsek dan Koramil

Musyawarah yang dilaksanakan di Bale RW 11 lingkungan Banjarkolot, Kelurahan Banjar, Kota Banjar, ini dihadiri oleh Kepala Kemenag Kota Banjar H. Badruzaman, S.Ag., M.Pd. , Kadis LH, Kadis Kesehatan, Camat Banjar, Kapolsek Banjar, Danramil Banjar 1313/Banjar, Kepala KUA Kecamatan Banjar, Lurah Banjar, Sat Pol PP, Tokoh Masyarakat, dan perwakilan Rt maupun Rw.

Kapolsek Banjar, AKBP Dadi Suhendar melalui Paur Subbag Humas Polres Banjar, Bripka Shandi Rona mengungkapkan bahwa dalam sosialisasi tersebut, perwakilan Dinas Kesehatan Kota Banjar menjelaskan terkait SOP pemakaman pasien dalam pengawasan dan positif Covid-19. Dimana saat membawa jenazah tidak boleh ada penyerta di mobil jenazah kecuali supir dan petugas pemakaman juga sudah di persiapkan dengan pakaian APD lengkap.

“Keluarga juga tidak boleh hadir di pemakaman kecuali menggunakan APD lengkap, dari Dinas Kesehatan bahwa Virus Covid19 tidak akan berkembang pada manusia yang sudah mati dan hanya berkembang di manusia yang masih hidup,” ujar Shandi dalam keterangan pers, Rabu (08/042020).

Pada kesempatan tersebut pihak Kemenag Kota Banjar, menyampaikan bahwa Surat Edaran (SE) Dirjen Bimas Kementerian Agama telah merivisi tentang jarak antara lokasi pemakaman dengan perumahan penduduk dan sumber air minum masyarakat.

Penolakan pemakaman jenazah dari warga, kata Shandi, disebabkan karena warga kurang pemahaman tentang surat edaran dari Kemenag yang mengatur pengurusan jenazah

“Dengan dilakukannya sosialisasi terkait revisi SE Kemenag yang terbaru bahwa pengurusan dan penguburan jenazah sudah sesuai dengan SOP Kementrian Kesehatan dan masyarakat lingkungan Banjarkolot RW. 11 RT. 05 akhirnya sangat memahami sekali dan tidak akan ada penolakan kembali,” jelasnya.

Masyarakat akhirnya paham dan mengerti mengenai prosesi pemulasaran, setelah sebelumnya mereka menolak pasien dalam pengawasan Covid-19 dari RSU Kota Banjar yang meninggal dunia dan dimakamkan disana.

(Susi)

BULETIN INDONESIA NEWS

%d blogger menyukai ini: