Suhu Memanas, Walikota Bantah koalisinya Dengan Wakil Walikota Retak

Suhu Memanas, Walikota Bantah koalisinya Dengan Wakil Walikota Retak

buletinindonesianews.com

Banjar, — Sinyal keretakan koalisi walikota Banjar dan wakilnya dalam menjalankan roda pemerintahan dibantah walikota Banjar hari ini. Usai meninjau pelaksanaan tes swab di Banjar Waterpark, Hj Ade Uu Sukaesih menegaskan bahwa tidak ada masalah antara dirinya dan wakil walikota.

Keretakan tersebut ditenggarai terjadi setelah adanya permohonan kepada H Nana Suryana selaku Ketua DPC PDI-P kota Banjar untuk tidak memasang dulu bendera PDIP demi menjaga kondusifitas kota Banjar sampai acara aksi unjuk rasa forum umat Islam dalam rangka penolakan RUU HIP yang digelar, Sabtu kemarin selesai.

Wakilwali Kota Banjar H Nana Suryana

Dalam keterangannya dikantor DPC PDIP kota Banjar Sabtu kemarin, Nana merasa permohonan tersebut menjadi sebuah hinaan terhadap partainya setelah fraksi PDIP DPR RI tengah dihujat akibat usulan RUU HIP yang dikhawatirkan dapat merubah ideologi bangsa. Akibatnya, gelombang penolakan yang mengalir deras dari berbagai ormas membuat daerah merasakan imbasnya.

“Kebebasan menyampaikan aspirasi masyarakat adalah hak setiap warga negara. Tapi dikota Banjar, saya melihat sudah ditunggangi kepentingan yang ingin mengadu domba koalisi kami. Saya sebagai pimpinan DPC PDIP, mencoba untuk tetap mengikuti intruksi dari pusat agar fokus saja menjalankan roda pemerintahan terlebih dimasa pandemi. Sayangnya, justru secara politis, kami melihat fenomena unik diatas panggung orasi, dimana seorang sekjen dari partai koalisi kami justru berkoar-koar seolah mendiskreditkan PDIP. Kalau memang kita mau tetap menjaga kondusifitas, sebaiknya jangan seperti itu etikanya. Sampai ada aksi unjuk rasa susulan yang sebetulnya sudah kita ketahui bersama siapa dan ada dipihak mana aktor-aktor yang berorasi tersebut dan bahkan sampai melibatkan tokoh-tokoh ulama dan DKM padahal semestinya mereka tidak perlu dilibatkan dalam permasalahan politik seperti ini. Sampai saat inipun, saya tidak turut membalas aksi tersebut, karena sebagai partai yang beradab, kami cinta damai. Adilkah? saat kami menyaksikan fenomena tersebut, tapi disisi lain saat kami menjalankan intruksi pusat untuk memasangkan Bendera saja dipermasalahkan,” urai Nana penuh kekecewaan usai menyerahkan surat pengaduan ke Polresta Banjar kemarin.

Reaksi ketua DPC PDIP kota Banjar yang mengakibatkan munculnya sinyal keretakan koalisinya dengan pasangannya dalam memimpin kota Banjar, dibantah oleh Hj Ade Uu Sukaesih selaku walikota Banjar. Menurutnya apa yang terjadi merupakan sebuah kesalah pahaman dan dirinya tidak ingin dibenturkan dengan pihak manapun dalam memimpin kota Banjar sampai tahun 2023 nanti.

Walikota mengungkapkan bahwa pihaknya memang pernah menghubungi ketua DPC PDIP untuk menahan pemasangan bendera PDIP di Alun-alun kota Banjar karena akan ada aksi unjuk rasa yang digelar sebagai pernyataan sikap atas RUU HIP.

“Kapasitas saya berbicara saat itu sebagai kepala daerah yang juga pembina parpol dikota Banjar. Tujuannya untuk menjaga kondusifitas, karena akan ada aksi unjuk rasa di alun-alun dimana bendera PDIP dipasang. Hal tersebut pertimbangannya, karena sebelumnya di depan gedung DPR RI telah terjadi kasus pembakaran bendera PDIP oleh massa dalam aksi unjuk rasa menolak RUU HIP. Maka agar tidak terulang demi menjaga Kamtibmas, saya minta ke ketua DPC PDIP, itupun jika diperkenankan, jika tidak berkenan juga tidak apa-apa,” urai walikota.

Kendati demikian, walikota memohon maaf apabila terjadi kesalahpahaman pada pimpinan DPC PDIP kota Banjar. Perempuan pertama yang sudah dua periode memimpin kota Banjar ini mengakui, kemungkinan sensitifas yang terjadi pada saat ini membuat kesalahpahaman yang sebetulnya tidak berimbas pada koalisinya dipemerintahan.

“Pastinya tidak ada keretakan, kami masih sama-sama fokus dan sinergis untuk memimpin masyarakat kota Banjar agar lebih baik lagi kedepannya,” lanjutnya.

Menyikapi permintaan maaf tersebut, wakil walikota sekaligus ketua DPC PDIP kota Banjar, Nana Suryana yang siang ini ditemui di kediamannya Didesa Raharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar membenarkan bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan, tidak ada masalah bagi keduanya untuk terus fokus mengabdi kepada masyarakat.

“Pastinya sebagai umat muslim, pintu maaf selalu terbuka. Dan memang urusan pemerintahan tidak ada sangkut pautnya dengan urusan politik. Jadi, dalam menjalankan roda pemerintahan, antara saya dan ibu walikota tidak ada masalah tapi disisi politisnya, saya tidak menutup diri dan tak akan berbohong bahwa memang sedang terjadi permasalahan. Biarkan saja permasalahan ini juga diselesaikan secara politik tapi jangan sampai ruang politik dibawa ke ruang pemerintahan. Secara politis, saya dan walikota sama-sama memiliki otoritas sebagai pimpinan partai tapi disisi pemerintahan, kami sama-sama mengemban amanah rakyat sampai 2023 untuk memajukan masyarakat Kota Banjar,” tutupnya.

(Susi)

BULETIN INDONESIA NEWS

%d blogger menyukai ini: